ABSTRAK
Permasalahan di bidang cukai memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja Bentuk-
Bentuk Tindak Pidana di Bidang Cukai Khsusunya Cukai Hasil Tembakau, bagaimana
proses pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dibidang Cukai
Khsusunya Cukai Hasil Tembakau, dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Dibidang Cukai Khsusunya Cukai Hasil Tembakau dalam peraturan
perundang-undangan di bidang cukai yang berada di wilayah pengawasan Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketiga proses tersebut diatas sudah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sebagaiman teah diatur dalam Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), dengan metode
penelitian deskriptif analitis. Dari penulisan hukum ini, diketahui bahwa dalam hal
penyidikan tindak pidana di bidang cukai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai
berdasarkan pasal 63 Undang- Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Undanng Undang nomor 39 Tahun 2007 diberi wewenang khusus untuk
melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri kepanjen
792/Pid.Sus2015/PN.Kpn tanggal 21 Maret 2016 sebagai proses pertanggung jawaban
pidana dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai dasar
hukum yang digunakan untuk memutuskan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana
dibidang cukai khususnya cukai hasil tembakau sebagai pertanggungjawaban pidana.
Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Tindak Pidana, Cukai Hasil Tembakau.