Hukum agraria : konsep dan sejarah hukum agraria era kolonial hingga kemerdekaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-602-6344-52-6

Deskripsi Fisik

xiv.208p,bibl,ill,tab,ind,23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 2 WIR h

Hukum tata negara Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-682-6344-23-6

Deskripsi Fisik

xii.226p,bibl.ill,23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 FAU h

Hukum kekayaan intelektual

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-602-6344-24-3

Deskripsi Fisik

xvi.171p,ill,lamp,23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 HID h

Hukum Islam : di tengah dinamika sosial politik di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1642-74-0

Deskripsi Fisik

xviii.220p,bibl,ill,tab,ind,23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 SUM h

Hukum Agraria Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021642702

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 259 8 SAH h

Analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pasif dalam tindak pidana penc…

Edisi

-

ISBN/ISSN

132920912168

Deskripsi Fisik

111p,bibl,ill,tab,ind,13,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Studi tentang perjanjian pengadaan gula merah tebu antara petani pengolahan t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

102622910051

Deskripsi Fisik

xvi.44p,bibl,ill,tab,13,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

S1 15 FH/IH/16

Tinjauan Yuridis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat tradisional da…

ABSTRAK Penelitian ini diawali dengan adanya regulasi Permenkes RI No.246/Menkes/Per/V/1990 ke Permenkes RI No. 06 tahun 2012 tentang Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional banyak pelaku usaha obat tradisional mendapatkan dampak yang besar, mulai dari meningkatnya jumlah investasi, harga pokok produksi, dan menurunnya omset bahkan mengancam terjadinya kebangkrutan. Dalam pembang…

Makna kepentingan umum atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

112720810081

Deskripsi Fisik

xii.136p,bibl,ill,tab,ind,13,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

S1 10 FH/IH/15

Efektifitas Fungsi pengawasan dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam men…

ABSTRAK Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan hukum masyarakat. Dan oleh karena …